Dugaan Permainan Kasus dan Jual Beli Jabatan Bayangi Subdit Cyber Polda Jatim, Promosi Pamen Bermasalah Jadi Kapolres Disorot

Table of Contents

 

Surabaya, Blakblakan.news – Isu dugaan permainan perkara dan praktik jual beli jabatan kembali menghantui institusi kepolisian di Jawa Timur. Kasus penangkapan seorang warga Hendrosari, Gresik, berinisial ODK, oleh Subdit Cyber Polda Jatim kini berkembang menjadi sorotan lebih luas.

ODK sebelumnya diamankan dalam perkara penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi kartu perdana dan perolehan kode OTP. Namun, kasus tersebut berakhir janggal. Menurut keterangan sumber lapangan, keluarga ODK diminta sejumlah uang oleh oknum petugas agar perkara tidak berlanjut.

“Kata istrinya, oknum polisi minta Rp200 juta. Karena tidak ada, akhirnya bisa terkumpul Rp100 juta. Tidak sampai seminggu, ODK bisa keluar,” ungkap Tono, warga yang mengenal dekat keluarga ODK, Sabtu (22/3/2025).

Bahkan, ODK disebut bukan kali pertama berurusan dengan kasus serupa. “Dulu pernah juga, sekitar setahun lalu, tapi saya tidak tahu detailnya,” tambahnya.

Sorotan Beralih ke Jabatan Perwira

Tak berhenti di situ, polemik justru menyeret nama seorang perwira menengah yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Siber (CRLS). Menurut sumber internal, perwira ini diduga sempat tersandung persoalan saat menjabat. Namun, bukannya tersingkir, ia justru dipindahkan sebentar sebagai Kabagbinops, lalu tak lama kemudian naik menjadi Kapolres di wilayah Jawa Timur.

Seorang sumber orang dalam menyebut fenomena ini sebagai bentuk nyata dugaan praktik jual beli jabatan.

“Luar biasa sekali, bermasalah tapi bisa jadi Kapolres. Padahal untuk menjadi Kapolres itu sangat sulit, track record biasanya ketat. Kalau ada yang melesat seperti itu, publik wajar curiga ada permainan,” ungkap sumber internal yang mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan.

Kecemburuan di Internal

Kenaikan pangkat seorang perwira menengah bermasalah ke posisi Kapolres disebut menimbulkan kecemburuan di kalangan senior dan seangkatan (seleteng).

“Banyak yang iri, baik senior maupun seleteng-nya. Mereka merasa jalur promosi yang biasanya ketat dan panjang, justru bisa dilewati begitu saja oleh orang yang punya catatan masalah,” tutur salah satu perwira lain yang enggan disebut namanya.

Fenomena ini dinilai bisa menurunkan moral dan integritas internal, sebab proses promosi yang seharusnya berdasarkan prestasi justru dicurigai bergeser ke arah transaksional.

Pertanyaan Publik

Rangkaian peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar:

Apakah benar ada uang yang mengalir dalam penanganan kasus ODK sehingga bisa bebas lebih cepat?

Bagaimana mungkin seorang perwira yang diduga bermasalah justru mendapat promosi jabatan strategis sebagai Kapolres?

Apakah benar praktik jual beli jabatan masih terjadi di tubuh kepolisian, hingga menimbulkan kecemburuan internal?

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak Polda Jatim terkait dugaan permainan kasus serta mekanisme promosi jabatan yang menuai polemik tersebut.